DELISERDANG -- Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kabupaten Deliserdang, Sumatera Utara, menggelar diskusi peningkatan kualitas pelayanan publik, di Aula Kesbangpol Deliserdang, di Lubukpakam, Selasa (21/4/2026) sekira Pukul 09:00 Wib.
Hadir Kaban Kesbangpol
Deliserdang, Kurnia Boloni Sinaga SSTP; Sekban Kesbangpol, Jefri Siregar; Bagian Organisasi Setdakab
Deliserdang, Vivi Andriani;
Bappeda Deliserdang diwakili Mila Sembiring; Kabid Kesbangpol Deliserdang, Vini Dwi P; para ormas, LSM, media, tokoh agama, tokoh masyarakat, mahasiswa, pendawa dan lainnya.
Baca Juga: Benteng Integritas Petugas Lapas, Ikrarkan Perang Total Lawan Handphone Ilegal, Pungli Dan Narkoba Kaban Kesbangpol
Deliserdang, Kurnia Boloni Sinaga SSTP dalam sambutannya mengatakan bahwa topik pembahasan terkait UU nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) nomor 16 Tahun 2017 tentang pedoman penyelenggaraan forum konsultasi publik di lingkungan unit penyelenggara pelayanan publik.
Konsultasi publik tersebut sangatlah penting. Kegiatan ini merupakan program Pemkab Deliserdang.
Untuk itu, diharapkan seluruh peserta dapat memberikan saran pendapat masukan kepada pelayanan publik kedepan, kata Kurnia Boloni Sinaga.
Selanjutnya Sekretaris Badan Kesbangpol Deliserdang, J Siregar, sambil tanya jawab dengan seluruh peserta rapat membahas tentang standar pelayanan permintaan data dan informasi. Standar pelayanan penerbitan rekomendasi izin penelitian dan PKL. Standar pelayanan surat keterangan keberadaan dan terdaftar ormas dan LSM, serta standar pelayanan penerbitan surat keterangan melapor partai politik.
Baca Juga: Pesta "Parheheon Ina" Resort HKBP Moria BSP Lubukpakam Berlangsung Hikmah Hal ini sesuai dengan Undang-Undang nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik(disahkan 18 Juli 2009) mengatur kewajiban negara memenuhi kebutuhan dasar warga negara melalui pelayanan prima yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan. UU ini mewajibkan penyusunan standar pelayanan, pengelola sarana/prasarana, serta pelayanan khusus bagi kelompok rentan.
UU nomor: 25 Tahun 2009 bertujuan memberikan kepastian hukum dalam hubungan antara masyarakat dan penyelenggara pelayanan publik. Pelayanan administratif, barang publik, dan jasa publik yang disediakan oleh instansi pemerintah, BUMD, maupun badan hukum lain.
Setiap penyelenggara wajib memiliki standar pelayanan yang meliputi persyaratan, prosedur, jangka waktu, biaya, dan sarana prasarana.
UU ini mewajibkan penyediaan fasilitas khusus bagi penyandang disabilitas, lansia, wanita hamil, anak-anak, serta korban bencana.
Baca Juga: Hak Tidak Dipenuhi, Pensiunan Karyawan PTPNI Regional 1 Tanjungmorawa Sampaikan 3 Tuntutan di PHI Masyarakat berhak terlibat dalam penyusunan kebijakan, evaluasi, dan pengaduan pelayanan. Penyelenggara wajib mengelola pengaduan dan menindaklanjutinya dengan cepat dan adil.
UU ini bertujuan memajukan kesejahteraan umum dan menciptakan sistem pemerintahan yang berorientasi pada pelayanan masyarakat prima.
Sedangkan Permen PANRB, nomor 16 Tahun 2017 membahas peraturan tentangpedoman penyelenggaraan konsultasi publikdi lingkungan unit penyelenggara pelayanan publik. Peraturan ini bertujuan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyusunan, penerapan, hingga evaluasi standar pelayanan agar lebih transparan dan akuntabel.
Permen PAN-RB nomor: 16 Tahun 2017 bertujuan mewujudkan pelayanan publik yang sesuai kebutuhan masyarakat dengan melibatkan pengguna layanan secara langsung.
Baca Juga: SPPG Medan Sinembah 2 Dapat Penghargaan SPPG Terbaik 1 Dari DPD APJI Sumut Berfokus membahas standar pelayanan, maklumat pelayanan, dan survei kepuasan masyarakat. Hal itu berlaku bagi seluruh unit penyelenggara pelayanan publik di
Deliserdang.
Konsultasi publik wajib dilakukan setidaknya sekali setahun untuk memastikan kualitas pelayanan publik oleh Kesbangpol Deliserdang, kata Siregar. (Tom)
Baca Juga: Pensiunan Karyawan Gugat PTPN2 Sekarang Bernama PTPN I Regional l Tanjungmorawa ke PHI Medan