Kanalupdate.com Jakarta Pemerintah melalui Nasaruddin Umar kembali melempar gagasan besar: membangkitkan potensi dana umat melalui Lembaga Pemberdayaan Dana Umat (LPDU). Nilainya tidak tanggung-tanggung, ditaksir mencapai Rp1.000 triliun per tahun.
Dalam pernyataannya pada acara Gebyar Ramadan Keuangan Syariah di Jakarta, Kamis (2/4/2026), Menteri Agama menyebut potensi ini sebagai "raksasa yang sedang tidur" yang siap dibangunkan demi kemaslahatan umat dan bangsa.
Gagasan ini tentu menarik. Namun, pertanyaan mendasarnya adalah: setelah "raksasa" ini bangkit, apakah ia akan dikelola secara efektif atau justru menjadi beban baru dalam tata kelola keuangan publik?
Baca Juga: Kajari Karo dan Sejumlah Jaksa Ditarik Kejagung, Imbas Penanganan Kasus Amsal Sitepu LPDU dirancang untuk mengoptimalkan berbagai sumber dana umat yang selama ini belum tergarap maksimal. Setidaknya terdapat 24 jenis potensi, mulai dari zakat, wakaf, infak, dan sedekah, hingga kurban, fidyah, kafarat, akikah, bahkan dana-dana lain seperti harta tak bertuan (luqathah) dan dana mengendap.
Berikut gambaran potensi yang disampaikan:
Zakat: Potensi nasional mencapai Rp327 triliun, namun realisasi yang terhimpun melalui BAZNAS masih sekitar Rp41 triliun.
Wakaf: Diperkirakan memiliki potensi hingga Rp140 triliun.
Baca Juga: Perusahaan Beroperasi di Deli Serdang, Pajak ke Jakarta: Bupati Jangan Diam Kurban: Nilai ekonominya dapat mencapai Rp72 triliun per tahun.
Fidyah dan Kafarat: Masing-masing berkisar Rp500 miliar hingga Rp660 miliar, dengan potensi fidyah lansia saja bisa mencapai Rp2 triliun.
Akikah: Diperkirakan mencapai Rp10 triliun per tahun.
Sumber lain: Termasuk dana kecil yang selama ini terabaikan namun jika dikumpulkan memiliki nilai signifikan.
Baca Juga: Apel Perdana pasca libur idul Fitri, Bupati Deli Serdang Tegaskan ASN Wajib Punya Target dan Capaian Kerja. Narasi besar yang dibangun adalah menjadikan dana umat sebagai solusi alternatif untuk mengatasi kemiskinan tanpa harus menambah beban pajak masyarakat. Bahkan, salah satu target awalnya adalah membantu sekitar 20 juta penduduk miskin ekstrem keluar dari jerat kemiskinan.
"Kalau dana umat ini kita berdayakan dengan baik, fokusnya untuk membantu masyarakat miskin, maka persoalan kemiskinan bisa diselesaikan melalui kekuatan umat itu sendiri," ujar Menteri Agama.
Di sisi lain, dukungan juga datang dari
Prabowo Subianto yang disebut mengarahkan pembangunan kantor pusat
LPDU. Rencananya, gedung setinggi 40 lantai akan dibangun di kawasan Bundaran HI, Jakarta, sebagai pusat pengelolaan dana umat secara nasional.
Menariknya, konsep LPDU tidak hanya terbatas pada satu kelompok agama. Pemerintah membuka peluang kolaborasi lintas agama—Islam, Katolik, Protestan, Hindu, Buddha, hingga Konghucu—dalam semangat gotong royong untuk kemanusiaan.
Baca Juga: Tiga Orang Tewas akibat Kecelakaan Maut di Jalur Alternatif Lingkar Luar Parapat Namun di balik optimisme tersebut, tantangan besar tak bisa diabaikan. Mengelola dana hingga Rp1.000 triliun membutuhkan sistem transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan yang sangat ketat.
Tanpa itu, potensi besar ini justru berisiko menimbulkan persoalan baru, termasuk penyalahgunaan dana. Kepercayaan publik menjadi kunci utama keberhasilan LPDU.
Pada akhirnya, LPDU adalah gagasan besar yang menjanjikan. Namun keberhasilannya tidak hanya ditentukan oleh besarnya potensi dana, melainkan oleh kemampuan pengelolaan yang profesional, transparan, dan benar-benar berpihak pada kepentingan masyarakat luas.
Baca Juga: Heboh, Wanita Diduga Bunuh Diri Lompat dari Lantai 4 Plaza Medan Fair