MADINA, PANYABUNGAN – Setelah 14 tahun tanpa kejelasan realisasi kerja sama, masyarakat Lingga Bayu yang tergabung dalam Koperasi Unit Desa (KUD) Sikap Mandiri menyatakan kekecewaan mendalam terhadap PT Perkebunan Sumatera Utara (PT PSU). Nota kesepahaman (MoU) yang telah diteken sejak 2012 dinilai gagal mewujudkan kesejahteraan bagi anggota koperasi.
Sebanyak 600 anggota KUD yang semestinya menikmati Sisa Hasil Produksi (SHP) dari kebun produktif hingga kini belum menerima manfaat apa pun. Lahan yang sebelumnya diserahkan oleh Lembaga Adat Lingga Bayu dengan harapan menjadi penggerak ekonomi masyarakat justru dinilai terbengkalai dan tidak memberikan asas manfaat.
Kekecewaan warga semakin memuncak setelah muncul informasi dari manajemen PT PSU di Medan yang menyebutkan perusahaan tidak memperoleh penyertaan modal dari APBD Provinsi Sumatera Utara. Kondisi keuangan perusahaan yang disebut tidak likuid tersebut dinilai menjadi penghambat utama realisasi lahan plasma yang telah dijanjikan.
Baca Juga: 14 Tahun Terkatung, Tokoh Masyarakat Ali Mutiara Rangkuti Desak Evaluasi Plasma PTPSU di Simpang Gambir "Sangat tidak mungkin lahan adat itu menjadi plasma jika perusahaan 'Bapak Angkat' dalam kondisi tidak sehat secara finansial. Ini bukan sekadar keterlambatan, tetapi sudah menjadi bentuk ketidakadilan terhadap hak-hak masyarakat adat," ujar Ali Mutiara Rangkuti, salah satu anggota KUD Sikap Mandiri, Kamis (26/2).
Menyikapi kebuntuan tersebut, Ali Mutiara mendesak pemerintah setempat, termasuk Camat Lingga Bayu dan pengurus KUD, agar segera memfasilitasi pertemuan dengan Direktur PT PSU serta Gubernur Sumatera Utara. Tujuannya untuk membahas pengembalian hutan adat kepada masyarakat, sehingga koperasi dapat mencari mitra strategis atau "Bapak Angkat" baru yang dinilai lebih kompeten dan memiliki kemampuan permodalan yang memadai, dengan persetujuan Bupati Mandailing Natal.
Ia juga menegaskan pentingnya segera menggelar Rapat Anggota Tahunan (RAT) guna mengganti Ketua KUD yang telah mengundurkan diri, demi menjaga legalitas serta kelancaran administrasi koperasi.
"Kami membutuhkan kepastian, bukan janji di atas kertas yang sudah berjalan 14 tahun tanpa realisasi. Tanah itu adalah tanah adat kami, tujuannya untuk kesejahteraan masyarakat, bukan untuk dibiarkan tanpa hasil," tegasnya.
Baca Juga: Kabar Baik untuk Penambang Madina, Wamen Investasi Siap Dampingi Izin Koperasi WPR (Suaib Rizal)