DELISERDANG -- Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Kontruksi (SDA BMBK) Kabupaten Deliserdang, Sumatera Utara, gelar Forum Konsultasi Publik (FKP) untuk membahas standar pelayanan publik. Khususnya tentang irigasi yang akan dibangun dan dipelihara, di Aula II Dinas SDMBMBK Lubukpakam, Selasa (10/2/2026) sekira pukul 10:00 Wib.
Kepala Dinas (Kadis) SDA BMBK, Janso Sipahutar ST MT melalui Sekretaris Dinas (Sekdis) SDA BMBK Agus Salim Lubis ST bersama para Kabid menyampaikan, kegiatan tersebut menjadi sarana untuk menyelaraskan pelayanan publik dengan kebutuhan masyarakat dan mendukung program pemerintah daerah.
Ada 10 reviu layanan publik yang akan diberikan tahun 2026 ini, diantaranya, Pelayanan perizinan dan rekomendasi teknis pemanfaatan sumber daya air; Pelayanan pengelolaan, operasi, dan pemeliharaan jaringan irigasi; Pelayanan pembangunan dan peningkatan kualitas jalan; Pelayanan pemeliharaan rutin dan berkala jalan dan jembatan; Pelayanan penanganan darurat kerusakan jalan, jembatan, dan infrastruktur akibat bencana; Pelayanan pengawasan dan pembinaan jasa konstruksi; Pelayanan rekomendasi teknis bidang bina marga; Pelayanan rekomendasi teknis bidang bina konstruksi; Pelayanan informasi, konsultasi, dan pengaduan masyarakat terkait infrastruktur dan Pelayanan fasilitasi dan koordinasi pembangunan infrastruktur daerah.
Baca Juga: Bupati Lantik 7 Pengawas Dan 402 Kepala Sekolah "Forum konsultasi publik ini membahas bagaimana standar pelayanan publik yang ada di Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga, dan Bina Kontruksi. Standar pelayanan juga menjadi jaminan kepada masyarakat untuk bisa mendapatkan pelayanan yang berkualitas, efisien, dan transparan," ungkapnya.
Masih Agus Salim bersama Kabid SDA BMBK dan Penanggulangan Banjir, Dicky Aphanda Batubara, ST menambahkan, kegiatan ini merupakan bentuk sinergi dengan visi misi Bupati Deliserdang, dr Asri Ludin Tambunan, khususnya dalam mendukung program CTM (Cepat, Transparan, dan Mudah).
"Dalam hal ini, Dinas SDABMBK membahas bagaimana pelayanan publik tentang irigasi, normalisasi sungai, saluran pembuangan, pemohon tentang jalan, dan jembatan yang akan di bangun. Ini yang akan menjadi standar sertifikasi produk masyarakat," jelasnya.
Dicky berharap, FKP tersebut menjadi media yang efektif dalam meningkatkan kualitas pelayanan, mendukung kebijakan Bupati Deliserdang dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat," katanya. (Tom)
Baca Juga: Ruang Kelas Baru Harus Seiring dengan Peningkatan Kualitas Pendidikan Baca Juga: Viral Video Siswa Merokok, Bupati Perintahkan Disdik Ambil Langkah Tegas