SERANG – Peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2026 di Kota Serang, Banten, menjadi momentum penting bagi keberlangsungan industri media nasional. Pemerintah pusat menyatakan komitmennya untuk memastikan perusahaan media tetap berada dalam rantai ekonomi nasional agar mampu bertahan di tengah gelombang disrupsi digital dan derasnya arus informasi yang tak terbendung.
Komitmen tersebut disampaikan Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar (Cak Imin), mewakili Presiden RI Prabowo Subianto, pada puncak acara HPN 2026 di Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B), Senin (9/2).
Menurutnya, pers yang sehat tidak cukup hanya berbicara soal kebebasan dan profesionalisme. Lebih dari itu, ekosistem media harus memiliki fondasi ekonomi yang adil agar perusahaan pers dapat bertahan, menjaga etika, serta terus dipercaya publik.
"Bangsa ini membutuhkan pers yang sehat dan bermartabat. Bukan hanya bebas dan profesional, tetapi juga memiliki keberlanjutan ekonomi agar tetap konsisten menjaga integritas," tegasnya.
Tiga Pesan untuk Insan Pers
Dalam sambutannya, Cak Imin menekankan tiga peran strategis pers di era digital saat ini.
Pertama, pers harus menjadi ruang pendidikan publik yang mendorong masyarakat berpikir kritis dan produktif. Kedua, media wajib menjunjung tinggi norma dan etika, terutama di ruang digital, dengan menghadirkan pemberitaan yang terverifikasi dan bertanggung jawab. Ketiga, pers harus melindungi masyarakat, termasuk dalam menjaga kerahasiaan data pribadi.
Ia juga menyoroti fakta bahwa Indonesia kini menjadi salah satu pasar digital terbesar di Asia Tenggara. Sekitar 80 persen masyarakat telah terhubung dengan internet, dengan rata-rata penggunaan media sosial mencapai tiga jam per hari.
Kondisi tersebut, menurutnya, menuntut kehadiran pers yang tidak hanya cepat, tetapi juga akurat dan berbasis verifikasi objektif. Di tengah banjir informasi dan maraknya konten tidak berkualitas, pers dituntut hadir sebagai penjernih.
"Jika tidak disaring dengan baik, banjir informasi bisa menurunkan daya nalar masyarakat. Dalam istilah Jawa Timur, 'otak bosok'. Di sinilah pers harus hadir sebagai solusi, bukan bagian dari kebisingan," ujarnya.
Momentum Penguatan Ekosistem Media
Pernyataan pemerintah ini menjadi angin segar bagi industri media yang dalam beberapa tahun terakhir menghadapi tekanan berat, mulai dari pergeseran iklan ke platform digital global hingga perubahan pola konsumsi informasi masyarakat.
HPN 2026 tidak hanya menjadi seremoni tahunan, tetapi juga refleksi bahwa pers adalah pilar keempat demokrasi yang membutuhkan dukungan konkret agar tetap berdiri tegak.
Ke depan, publik tentu menantikan implementasi nyata dari komitmen tersebut—apakah dalam bentuk regulasi yang berpihak pada media nasional, pemerataan distribusi belanja iklan pemerintah, atau kebijakan lain yang memperkuat keberlanjutan ekonomi perusahaan pers.
Karena pada akhirnya, pers yang kuat secara ekonomi akan lebih independen dalam menjaga kebenaran dan mengawal jalannya demokrasi. (RHy)