DELISERDANG – Bupati Deliserdang, dr H Asri Ludin Tambunan memimpin langsung penertiban dan pembongkaran bangunan di kawasan Lahan Sawah Dilindungi (LSD), Desa Karang Anyar, Kecamatan Beringin, Kabupaten Deliserdang, Sumatera Utara, Jumat (11/9/2026).
Bangunan yang belum selesai tersebut ditertibkan karena tidak memiliki Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dari Pemerintah Kabupaten Deli Serdang. Penertiban dilaksanakan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) bersama perangkat daerah terkait sesuai ketentuan peraturan daerah.
"Pemerintah Kabupaten Deliserdang melakukan tindakan penertiban terhadap bangunan tanpa izin. Apalagi ini berada di bagian dari ketahanan pangan. Lahan sawah dilindungi tidak boleh dialihfungsikan dan harus tetap menjadi sawah," tegas Bupati.
Baca Juga: Bupati Tebar 10 Ribu Benih Ikan Mas di STM Hilir Ia menegaskan, langkah tersebut merupakan bagian dari komitmen Pemkab Deliserdang menjaga lahan pertanian sekaligus mendukung program ketahanan pangan nasional.
"Kita tidak memberikan kesempatan untuk bangunan yang berdiri tanpa izin, terlebih di kawasan yang harus kita lindungi untuk kepentingan masyarakat luas," lanjutnya.
Wakil Bupati Deliserdang, Lom Lom Suwondo SS, mengatakan penertiban dilakukan sebagai bentuk penegakan aturan sekaligus tindak lanjut atas informasi masyarakat terkait bangunan tersebut.
"Hari ini kita melakukan penertiban terhadap bangunan yang berada di kawasan LSD dan tidak memiliki izin. Kami mengapresiasi masyarakat yang telah memberikan informasi dan ikut berpartisipasi menciptakan ketertiban," ujarnya.
Baca Juga: Bupati Tinjau Jalan Propinsi Yang Longsor di STM Hulu, Pemkab Siapkan Jalan Alternatif Lom Lom menegaskan, Pemkab Deliserdang akan terus menindak indikasi pelanggaran yang berpotensi merugikan masyarakat luas.
Penertiban turut mendapat dukungan dari Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Deliserdang. Kepala BNN Kabupaten Deliserdang, Kombes Pol M Fadris Sangun Ratulana, mengatakan pihaknya mendukung langkah Pemkab Deliserdang dalam menjaga ketertiban lingkungan.
"Kita dari BNN mendukung program Bupati. Jangan sampai bangunan seperti ini berkembang dan kemudian berpotensi dimanfaatkan untuk hal-hal yang merugikan masyarakat, termasuk kemungkinan menjadi tempat peredaran narkoba," katanya.
Penertiban dan pembongkaran di Desa Karang Anyar dilaksanakan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Deliserdang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2015 tentang Ketenteraman dan Ketertiban Umum. Ketentuan tersebut melarang setiap orang atau badan mendirikan bangunan tanpa izin dan/atau persetujuan Bupati atau pejabat yang ditunjuk, dengan sanksi administratif yang salah satunya berupa pembongkaran.
Baca Juga: Deliserdang Bersiap Kurangi Timbunan Sampah Lewat PSEL Medan Raya Selain di Desa Karang Anyar, penertiban juga dilakukan terhadap bangunan yang direncanakan sebagai kandang ayam di kawasan Pantai Labu. Bangunan tersebut ditertibkan karena tidak memiliki izin, namun pembangunan diduga masih tetap dilakukan, termasuk pengerjaan pagar.
Turut hadir Kepala Dinas Perkimtan, Janso Sipahutar; Kadis SDABMBK, Suparno; Kepala Bagian Hukum Muslih Siregar serta sejumlah perangkat daerah terkait (Tom)
Baca Juga: Maulid Nabi Momentum Tingkatkan Kepedulian Dan Pelayanan