BATANG KUIS – Bupati Deli Serdang, dr H Asri Ludin Tambunan yang diwakili Kepala Dinas Ketenagakerjaan, Drs Syahdin Setia Budi Pane, mengikuti Lokakarya Pelatihan (Lokalatih) yang diselenggarakan International Labour Organization (ILO) Indonesia bekerja sama dengan United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) di D'Prima Hotel Kualanamu, Kecamatan Batang Kuis, beberapa waktu yang lalu, Rabu (25/3/2026)
Kegiatan bertema Pengelolaan Kasus yang Responsif Gender dan Layanan Perlindungan Terkoordinasi bagi Perempuan Pekerja Migran ini dibuka oleh Direktur Jenderal Perlindungan Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI), Rinardi Rusman.
Dalam sambutannya, Rinardi Rusman mengapresiasi komitmen Pemerintah Kabupaten Deli Serdang yang tetap mengikuti kegiatan di tengah suasana Idul Fitri. Menurutnya, hal tersebut mencerminkan keseriusan daerah dalam memperkuat sinergi perlindungan pekerja migran.
Baca Juga: Perusahaan Beroperasi di Deli Serdang, Pajak ke Jakarta: Bupati Jangan Diam Ia menjelaskan, transformasi kelembagaan dari BP2MI menjadi kementerian merupakan langkah strategis pemerintah dalam meningkatkan perlindungan pekerja migran. Namun demikian, dukungan pemerintah daerah tetap dibutuhkan, termasuk dalam penyediaan fasilitas kesehatan yang terakreditasi.
"Jika pemeriksaan kesehatan tidak sesuai standar, pekerja migran berisiko dipulangkan dari negara tujuan, yang tentu merugikan secara finansial dan psikologis," ujarnya.
Rinardi juga menyoroti meningkatnya kompleksitas persoalan pekerja migran, khususnya terkait tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dan kerja paksa. Kemudahan akses ke luar negeri kerap dimanfaatkan oleh pihak tidak bertanggung jawab, sehingga banyak masyarakat berangkat tanpa prosedur resmi dan rentan mengalami eksploitasi.
Karena itu, ia menekankan pentingnya koordinasi lintas sektor serta kemampuan dalam mengidentifikasi dan menangani kasus secara cepat dan tepat. Selain itu, peran desa dinilai sangat penting melalui program Desa Migran MAS (Edukatif, Maju, Aman, dan Sejahtera) sebagai garda terdepan perlindungan pekerja migran.
Baca Juga: Apel Perdana pasca libur idul Fitri, Bupati Deli Serdang Tegaskan ASN Wajib Punya Target dan Capaian Kerja. Sementara itu, dalam sambutan Bupati yang dibacakan Kepala Dinas Ketenagakerjaan, ditegaskan bahwa pemerintah daerah memiliki peran strategis sesuai amanat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.
Pemerintah daerah bertanggung jawab memberikan perlindungan sejak sebelum, selama, hingga setelah bekerja, termasuk melalui pendidikan dan pelatihan bagi calon pekerja migran.
Sebagai bentuk komitmen, Pemerintah Kabupaten
Deli Serdang pada tahun 2025 telah melaksanakan berbagai pelatihan, seperti housekeeping dan bahasa Jepang.
Pada tahun 2026, program tersebut diperluas dengan menambah pelatihan barista guna meningkatkan kompetensi dan daya saing tenaga kerja di pasar internasional.
Baca Juga: Akun TikTok Bodong “Dinda Larasati” Diduga Sebar Hoaks, Serang Pemkab Deli Serdang Tanpa Data Data menunjukkan, pada tahun 2025 terdapat 612 pekerja migran asal
Deli Serdang yang bekerja di luar negeri dengan tujuan Malaysia, Jepang, Brunei Darussalam, dan Singapura. Hingga Maret 2026, jumlah tersebut telah mencapai 450 orang.
"Peluang kerja di luar negeri masih terbuka, tetapi kita harus memastikan setiap pekerja migran terlindungi dan memiliki kompetensi yang memadai," ujar Drs Syahdin Setia Budi Pane
Di sisi lain, perwakilan United Nations Office on Drugs and Crime, Abie Sancaya, mengingatkan bahwa perdagangan orang merupakan kejahatan serius yang terus berkembang, termasuk melalui pemanfaatan teknologi digital.
Drs Syahdin Setia Budi Pane juga menekankan pentingnya pendekatan yang berpusat pada korban serta kolaborasi lintas sektor dalam penanganan TPPO. "Keberhasilan penanganan tidak dapat dicapai oleh satu pihak saja. Diperlukan kerja sama antara pemerintah, aparat penegak hukum, masyarakat sipil, hingga sektor swasta," tegasnya.
Baca Juga: Wabup Deli Serdang dan Kapolresta Ikuti Vidcon Bersama Kapolri, Pastikan Malam Takbiran Aman dan Kondusif Senada, perwakilan ILO Indonesia, Sinthia Dewi Harikrisnowo, menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari program PROTECT yang bertujuan meningkatkan perlindungan bagi pekerja migran, khususnya perempuan.
Lokalatih yang berlangsung pada 25–27 Maret 2026 ini diikuti sekitar 50 peserta dari unsur pemerintah, aparat penegak hukum, dan lembaga terkait. Kegiatan ini diharapkan mampu memperkuat koordinasi dan kapasitas dalam pencegahan, identifikasi, serta penanganan kasus perdagangan orang, kerja paksa, dan penyelundupan migran.
Melalui sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan berbagai mitra, perlindungan pekerja migran diharapkan semakin optimal, khususnya bagi masyarakat Kabupaten Deli Serdang.(Red)
Baca Juga: Ribuan Peserta Pawai Obor Hangatkan Suasana Malam Idul Fitri di Pantai Labu